KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PESISIR DAN LAUTAN
OLEH MOCH MACHTINO A. MAHALE
Perlu adanya penetapan kebijakan dalam pembangunan wilayah
pesisir dan laut ? Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan segenap SDA yang
terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat Dapat mengelola dan
memanfaatkan SDA perairan dengan baik untuk tujuan pembangunan yang
Berkelanjutan
Tujuan jangka panjang pembangunan
wilayah pesisir pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat
mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran
(unemployment), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan
antar wilayah), serta peningkatan investasi Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah
pesisir pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan
ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan
pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan
munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment) Tujuan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Pokok kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan wilayah pesisir
Dalam GBHN 1993 dalam pembangunan
jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) pada pendayagunaan sumberdaya laut dan
dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut termaksud ZEE - Meningkatkan
kesejahteraan rakyat - Kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan - Penegakan
kedaulatan dan perwujudan wawasan nasional - Terciptanya industri kelautan yang
kukuh dan maju - Menciptakan SDM dalam pendayagunaan SD laut - Peningkatan
usaha dengan persaingan yang sehat - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam pendayagunaan potensi laut - Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup
Sasaran dalam PJP II untuk Pembangunan wilayah pesisir dan lautan sasaran
Dalam mencermati pembangunan
Indonesia, secara empiris Pembangunan Kelautan dan Perikanan kurang mendapat
perhatian , kondisi ini sangat ironis mengingat hampir 70%wilayah indonesia
merupakan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Untuk itu pilihan
pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama
pembangunan indoensia merupakan pilhan yang tepat, hal ini didasarkan potensi
yang dimilikinya berupa sumberdaya dan keterlibatan sumberdaya manusia hampir
12,5 juta orang terlibat didalamnya. PERMASALAHAN Faktor Internal - Masih
banyaknya nelayan tradisional - Struktur Armada berskala kecil - Ketimpangan
pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan yg lainnya - Lemahnya Lembaga
Hukum - Lemahnya market intelligence tentang informasi pasar, harga dan pesaing
- Rusaknya ekosistem laut Faktor Eksternal Lambatnya pembangunan kelautan dan
perikanan khususnya terkait kebijakan moneter, Fisikal, dan investasi seperti
suku bunga peminjam, dan penyediaan kredit perikanan.
Dengan melihat potensi dan
permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa alasan Utama mengapa sektor
kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan 1. SD laut
memiliki potensi yang besar tetapi belum di garap secara optimal 2. Potensi
pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri 3.
Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 4.
Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisienasi yang tinggi dan
daya serap tenaga kerja yang tinggi 5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang
bersumber dari daratan 6. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan
dengan industri lainnya, seperti halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
INDIKASI SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT SEMAKIN BERKURANG KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH TANGKAP, SEMBILAN
KAPAL DIBAKAR DI BANTAN, BENGKALIS (KOMPAS, 4 MEI 2005) ILEGAL FISHING TERUS
MENINGKAT : NELAYAN THAILAND MENANGKAP IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT
SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005) KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH PESISIR DAN
LAUT TERUS MENINGKAT • TERUMBU KARANG TINGGAL 6% SANGAT BAIK • MANGROVE TINGGAL
30% • PANTAI TERABRASI FAKTA
BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN INDIKASI
POTENSI SUMBERDAYA IKAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN
PANJANG PANTAI 81.000 KM, LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2 5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI
LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA HA (DKP, 2002)
POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA, SEDANGKAN TINGKAT
PEMANFAATANNYA BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU SEKITAR 40 % DARI TOTAL POTENSINYA
(DITJEN PERIKANAN, 1999) FAKTA PEMBANGUNAN TIDAK BERKELANJUTAN
INDIKASI Bencana terjadi dimana-mana, seperti Gempa, Banjir, Stunami KEMISKINAN
MENINGKAT : - 40 % DIBAWAH GARIS KEMISKINAN KEBOCORAN PEMBANGUNAN TERUS
MENINGKAT : - KKN - KETIDAKADILAN FAKTA TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SOSIAL PENGHAPUSAN KEMISKINAN NELAYAN MENGUBAH POLA
KONSUMSI & PRODUKSI YG TIDAK BERKELANJUTAN MELINDUNGI & MENGELOLA BASIS
SDA P & L BAGI PEMBANGUNAN SOSIAL & EKONOMI KESEJAH- TERAAN EKONOMI
EKOLOGI PENENTUAN KEBIJAKAN Banyaknya
masalah yang dihadapi dalam mengatasi pembangunan wilayah pesisir , Maka Dalam
GBHN di Tetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan di Wilayah pesisir 1.
Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional 2. Mendayagunakan potensi laut dan
dasar laut 3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan 4. Mengembangkan
potensi bebagai industri kelutan 5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi dan
mengembangkan nya kedalam suatu jaringan sistem informasi 6. Mempertahankan
daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
1. Menegakkan Kedaulatan dan
Yurdiksi Nasional a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- bangsa
1982, melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE b. Merumuskan
dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran
internasional c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang maritim
untuk keselematan dan pembangunan dilaut d. Melindungi benda berjarah di dasar
laut, dengan adanya pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
2. Meningkatkan Pendayagunaan
Potensi Laut dan Dasar Laut a. Mengembangkan industri pengolahan ikan b.
Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya yang efisien
dan ramah lingkungan c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk
merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut d. Menggali,
mengumpulkan, mengelola data informasi mengenai pemanfaatan SDA melalui
pengembangan IPTEK kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta
mengevaluasi penyediaan data
3. Meningkatkan Harkat dan taraf
Hidup Nelayan a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil
melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dan
pengembangan teknologi penangkapan ikan b. Meningkatkan produksi usaha nelayan
kecil dan membina dalam industri pengelolaan hasil laut c. Meningkatkan pola
hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha untuk sistem distribusi
d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan
produktivitas dan peran serta masyarakat pantai e. Meningkatkan kesejahteraan
melalui pemantapan organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa,
dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim paceklik
4. Mengembangkan Potensi Industri
Kelautan a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melaui
keterkaitan antara industri kelautan dan industri lainnya b. Mendorang iklim
yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri c.
Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal dan fiber glass d.
Mengembangkan sistem transportasi laut nasional e. Meningkatkan kapasitas daya
tampung pelabuhan dan pelayanan jasa kepelabuhan f. Pengembangan potensi
kawasan yang cepat tumbuh g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui
peningkatan pelayanan navigasi
5. Mengembangkan Data &
Informasi Kelautan a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu
yang didukung oleh perangkat hukum b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan
yang berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pemanfaatan
sumberdaya, mendorong terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
6. Mempertahankan daya dukung dan
kelestarian Fungsi lingungan laut a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta
bahari sedini mungkin b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
pesisir c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolahan
hasil-hasil sumber daya laut. d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata
bahari e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan f.
Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan g. Menetapkan klasifikasi
kawasan laut untuk peruntukannya
Sumber Dahuri, R. 2008. Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita.
Jakarta. 125-131p Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam
pengelolaan sumber daya alam laut.
Terima Kasih
0 komentar:
Posting Komentar